www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kepulauan Riau

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ini Sanksi yang Bakal Diterima Dendi dari Pemko Batam Jika Terbukti Bersalah

Posted by On 22.13

Ini Sanksi yang Bakal Diterima Dendi dari Pemko Batam Jika Terbukti Bersalah

OTT KEPALA DINAS DI BATAM

Ini Sanksi yang Bakal Diterima Dendi dari Pemko Batam Jika Terbukti Bersalah

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan, Pemko Batam tidak akan memberikan bantuan hukum pada Dendi.

Ini Sanksi yang Bakal Diterima Dendi dari Pemko Batam Jika Terbukti BersalahTRIBUNBATAM/EKO SETIAWANDendi N Purno dan ruang kerjanya yang di pasang police line, Selasa (24/10/2017)

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengungkapkan, Pemko Batam akan menyerahkan dan memercayakan kasus OTT yang menimpa Kepala DLH, Dendi Purnomo pada aparat yang menanganinya.

Ams akar juga mengaku belum bisa terlalu banyak bicara soal diamankannya Dendi.

"Ke depan kita lihat nanti proses hukum seperti apa. Apa kejadiannya. Kalau masuk ranah hukum, biar proses hukum yang nanti akan memutuskan. Biarkan bergulir sebagaimana mestinya," kata Amsakar.

Dalam hal ini, dia meyakinkan kalau Pemko Batam tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Dendi.

Itu sama seperti perlakukan yang didapat Jamaris, pegawai Pemko Batam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Batam yang ditangkap tim saber pungli karena OTT, beberapa waktu lalu.

"Dari Pemko tak pernah ada bantuan hukum untuk kasus seperti itu," ujar dia.

Baca: Dapat Info OTT Kepala DLH dari Media, Ini Kata Wakil Wali Kota Batam

Baca: Saat Ekspose Perkara oleh Kapolda Kepri, Dendi Masih Berpakaian Dinas, Berbalut Baju Tersangka

Baca: Bea Cukai Lelang 59 Mobil Mewah, Catat Apa Saja Biaya Tambahan yang Har us Dibayar

Baca: Suku Bunga KPR BTN Turun. Ini Dia Angka Terbarunya

Soal sanksi yang diberikan kepada Dendi, pihaknya masih menunggu putusan inkrah dari Pengadilan.

Adapun sanksi itu ada beberapa macam, seperti teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan jabatan sampai ke pemberhentian dari status Pegawai Negeri Sipil.

"Untuk sanksi, biar nanti orang BKD yang memutuskan. Biasa untuk korupsi sanksinya pemberhentian. Tapi kami belum dapat klausul mana yang akan diterapkan. Apakah masuk pungli, korupsi atau lainnya," kata Amsakar. (*)

Penulis: Dewi Haryati Editor: Tri Indaryani Ikuti kami di Aksi Biduan Joget di Pelukan Pengantin Pria, Lihat yang Dilakukan Sang Istri Su mber: Tribun Batam

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »