www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kepulauan Riau

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Sama-sama Ngotot, Pembahasan UMK Bintan Alot. FSPMI Pilih Keluar

Posted by On 00.20

Sama-sama Ngotot, Pembahasan UMK Bintan Alot. FSPMI Pilih Keluar

Sama-sama Ngotot, Pembahasan UMK Bintan Alot. FSPMI Pilih Keluar

Pembahasan penetapan UMK Bintan 2018 sesi III yang berlangsung Rabu memang berlangsung alot.

Sama-sama Ngotot, Pembahasan UMK Bintan Alot. FSPMI Pilih KeluartSuasa rapat pembahasan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Bintan, Rabu (8/11/2017)

TRIBUN.BATAM.id, BINTAN - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bintan memilih walk out dari rapat pembahasan UMK Bintan 2018.

Dengan aksi walk out, secara otomatis, rapat Dewan Pengupahan yang dipimpin Hasfarizal Handra mengeluarkan FSPMI dari keikutsertaan rapat pembahasan dan penandatangan berita acara rapat UMK 2018.

Usai dinyatakan dikeluark an dari rapat, perwakilan FSPMI Bintan, Andi S langsung memlih keluar ruangan.

Baca: Sepakat, UMK Tanjungpinang Naik Rp 205.527

Baca: FSPMI Karimun Protes, Lalu Pilih Walk Out dari Rapat Pembahasan UMK 2018

Baca: Industri Galangan Kapal Sedang Mati Suri UMK Bakal Naik Lagi. Apa Kata Pengusaha?

"Kami tetap menolak betandatangan dalam berita acara yang disepakati rapat bersama kalau pemerintah tetap memasukan rumus perhitungan UMK dengan dalil PP No 78 2015," kata dia sebelum keluar rapat.

Pembahasan penetapan UMK Bintan 2018 sesi III yang berlangsung Rabu memang berlangsung alot.

Letak alotnya ada pada formula PP No 78 Tahun 2018 yang menjadi pijakan dewan pengupahan Bintan dalam mengajukan usulan angka UMK.

Rumusan UMK berdasarkan PP ini juga disetujui oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bintan.

Meski FSPMI sejak awal menyatakan menolak PP No 78 Tahun 2015, H asfarizal tetap teguh berpatokan pada aturan tersebut.

Alasannya itu PP 78 merupakan formula resmi pemerintah, dan sampai saat ini belum pernah dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kewenangannya sudah jelas, dan kita tidak perlu lagi berpanjang lebar. Pemerintah dalam hal ini selama PP 78 2015 belum dicabut, atau masih dalam gugatan di MA (Mahkamah Agung) maka dasar tersebut masih sah," kata Hasfarizal. (min )

Penulis: Aminnudin Editor: Abd Rahman Mawazi Ikuti kami di Pensiunan PNS Perkosa Gadis 21 Tahun di Warung Kopi, Video Durasi 3 Menitnya Beredar Sumber: Tribun Batam

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »