www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kepulauan Riau

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Menyoal Ribut-ribut di Langit Kepulauan Riau dan Natuna

Posted by On 14.34

Menyoal Ribut-ribut di Langit Kepulauan Riau dan Natuna

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menguji cockpit pesawat tempur Sukhoi SU-30, sebelum menyaksikan manuver latihan tempur Angkasa Yudha 2016, di Bandar Udara Ranai, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016). Istana Kepresidenan/Agus Suparto. Istana Kepresidenan Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menguji cockpit pesawat tempur Sukhoi SU-30, sebelum menyaksikan manuver latihan tempur Angkasa Yudha 2016, di Bandar Udara Ranai, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/2016). Istana Kepresidenan/Agus Suparto.

HINGGA saat ini teras rumah kita, yakni ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna atau dikenal sebagai Flight Information Region (FIR) Natuna, masih dikelola Singapura.

Ada sejarah panjang tentang penunjukan pengelolaan ruang udara tersebut oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

Ketika itu, Singapura masih merupakan jajahan Inggris dan Indonesia yang masih muda belia tengah sibuk berjuang mempertahankan kemerdekaannya.

Alhasil, Indonesia absen pada sidang ICAO di Irlandia tahun 1946 dan ini berujung pada penunjukan Inggris sebagai pengelola FIR Natuna.

Saat itu, pengelolaan FIR Natuna merupakan suatu beban bagi negara, mengingat belum banyak pesawat yang melintasi kawasan tersebut. Pelayanan navigasi diselenggarakan untuk lalu lintas penerbangan yang tidak ramai.

Tujuh puluh tahun berselang, FIR Natuna telah me njelma menjadi salah satu ruang udara tersibuk di dunia.

Kini rute Jakarta-Singapura merupakan salah satu rute internasional paling ramai, bahkan telah melampaui rute gemuk London-Paris.

Mengingat letak FIR Natuna yang strategis, masih terdapat banyak penerbangan lain yang melintas guna mencapai benua Asia maupun Australia.

Setiap pesawat melintas di sana dikenakan pungutan, dikenal sebagai Route Air Navigation Service Charges.

Pungutan (charges) ketimbang pajak (taxes) dimaksudkan agar pemasukan dari pelayanan navigasi ruang udara dikembalikan untuk fungsi yang sama.

Hal ini lumrah dan berlaku di seluruh dunia. Di Indonesia, pungutan tersebut masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk kasus FIR Natuna, jumlah pendapatan per tahun mencapai jutaan dollar AS. Sayangnya, Indonesia hanya mendapatkan "uang sewa" dari Singapura, ibaratnya hanya sepotong kue kecil.

Bayangkan, betapa besar potensi PNBP jika FIR Natuna dikelola sendiri secara profesional.

Pada September 2015, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengambilalihan pengelolaan ruang udara tersebut dipercepat.

Baca juga : Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih FIR dari Singapura

Instruksi Presiden ditafsirkan agar target dapat tercapai dalam waktu tiga atau empat tahun, tepatnya lebih cepat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menargetkan paling lama tahun 2024.

Mengingat FIR Natuna telah menjadi salah satu tambang emas di udara, sangat logis jika pemerintah Indonesia mengupayakan pengambilalihan secepat mungkin.

Sayangnya, pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (Depanri) pada Desember 2014 memperlambat upaya tersebut.

Baik disadari maupun tidak, absennya Depanri telah mengorbankan waktu untuk mengkaji kementerian mana yang menjadi leading sector yang tepat, serta kehilan gan instrumen untuk meredam timbulnya ego-sektoral selama proses berlangsung.

Isu pertahanan, kedaulatan ekonomi, dan hukum

Bagi TNI Angkatan Udara, status quo berarti tidak ada rahasia yang dapat disimpan dari Singapura.

Setiap misi penerbangan pada FIR Natuna akan selalu berada di bawah pengawasan air traffic control (ATC) negara tetangga, termasuk patroli rutin dan upaya penyergapan
penerbangan gelap.

Bahkan, menyalakan mesin pesawat saja harus mendapatkan izin mereka terlebih dahulu.

Lantas bagaimana kita dapat menangkap penerbangan gelap yang dilakukan militer Singapura?

Keadaan akan menjadi lebih genting ketika ATC Singapura menolak izin terbang pesawat TNI AU atau sipil berbendera Indonesia saat kepentingan nasional mendesak.

Maka, tidak salah bila mendalilkan sektor pertahanan di teras rumah kita sendiri nyatanya begitu keropos.

Imbas lainnya ialah penundaan penetapan Air Defense Identific ation Zone (ADIZ) di teras Indonesia, tepatnya langit Natuna. Saat ini, keberadaan ADIZ Indonesia tengah dikaji ulang.

Tanpa kontrol efektif atas ruang udara, penetapan ADIZ akan melanggar norma internasional yang hidup serta berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Jika dipaksakan, maka berpotensi menjadi senjata makan tuan.

Urgensi pengambilalihan FIR Natuna tidak semata-mata didasari perputaran uang yang semakin besar. Ketertiban umum terpicu ketika salah satu sendi asasi negara, yakni kedaulatan ekonomi, (pengelolaannya) dikuasai asing.

Tentunya, ketertiban umum Indonesia tidak terpicu dalam semalam. Akan berbeda kondisinya jika dibandingkan dengan setengah abad silam ketika pendapatan di langit Kepulauan Riau dan Natuna tidak sesignifikan saat ini.

Persoalan yang tidak kalah penting ialah tanggung jawab (liability) siapa seandainya terjadi kecelakaan penerbangan sipil di langit Indonesia yang dikelola Singapura. Pendelegasian pengelolaan rua ng udara bukan berarti pelimpahan tanggung jawab secara otomatis.

Instrumen perundang-undangan dan perjanjian bilateral diperlukan guna melindungi Indonesia. Insiden Uberlingen pada tahun 2002 silam dapat menjadi acuan, di mana kecelakaan pesawat terjadi di ruang udara Jerman yang dikelola Swiss.

Saat itu, pengadilan setempat sampai menelusuri perjanjian bilateral Jerman-Swiss guna membuat putusan atas gugatan yang diajukan para keluarga korban.

Perspektif pertahanan, kedaulatan ekonomi, maupun hukum telah berjalan selaras saat ini. Tidak ada alasan untuk mempertanyakan urgensi Instruksi Presiden per September 2015 atau menggunakan dalil klasik bahwa Undang-Undang Penerbangan mengamanatkan paling lambat tahun 2024, lantas tidak perlu terburu-buru.

Jangan pula menyebutkan, seharusnya tidak ada masalah mengingat Indonesia juga mengelola sebagian ruang udara negara tetangga, tepatnya di atas Christmas Island.

Pendelegasian Australia adalah pelimpahan beban, bukan pendapatan mengingat tidak banyak pesawat yang melintas. Maka, sangat tidak selaras jika dipadankan dengan pendelegasian pengelolaan langit Kepulauan Riau dan Natuna.

Akhir kata, penyelenggaraan kegiatan penerbangan seyogianya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk bagi Singapura dan Malaysia.

Singapura menggantungkan pendapatan dari hub-and-spoke atau transit di Changi, sementara Malaysia membutuhkan kepastian tersambungnya wilayah barat dengan timur melalui jalur udara, tepatnya bagi penerbangan non-sipil.

Menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia untuk menjamin dua hal krusial tersebut guna memuluskan pengambilalihan.

Muncul suatu pertanyaan, apakah berlama-lama mempertahankan status quo dapat dikategorikan sebagai wujud baru korupsi mengingat besarnya potensi kehilangan pendapatan negara?

Jika waktu menjawab demikian, maka ranah korupsi telah bergeser menuju ruang udara.


Page: 12 Show All

Berita Terkait

Menyoal Ribut-ribut di Langit Kepulauan Riau dan NatunaMelahirkan Generasi "Spacepreneur" di IndonesiaMencari Ekuilibrium Penggunaan Bersama Pangkalan Udara MiliterTiga Tahun Tragedi AirAsia QZ8501, Menyoal Biaya "Search and Rescue"Gunung Agung Meletus dan Nasib Penumpang Telantar

Terkini Lainnya

Rusia Tuduh AS Latih Negara Eropa Gunakan Senjata Nuklir Taktis

Rusia Tuduh AS Latih Negara Eropa Gunakan Senjata Nuklir Taktis

Internasional 28/02/2018, 23:51 WIB Kepergok Warga, Maling Motor di Bekasi Tertangkap karena Ditinggal Temannya

Kepergok Warga, Maling Motor di Bekasi Tertangkap karena Ditinggal Temannya

Megapolitan 28/02/2018, 23:43 WIB Polri Tepis Anggapan Hanya Menindak Kelompok Agama Tertentu

Polri Tepis Anggapan Hanya Menindak Kelompok Agama Tertentu

Nasional 28/02/2018, 23:40 WIB Made Oka Masagung Diduga Jadi Perantara Suap Setya Novanto

Made Oka Masagung Diduga Jadi Perantara Suap Setya Novanto

Nasional 28/02/2018, 23:30 WIB Polisi Amankan Seorang Wanita yang Diduga Eksploitasi 5 Anak di Hotel

Polisi Amankan Seorang Wanita yang Diduga Eksploitasi 5 Anak di Hotel

Megapolitan 28/02/2018, 23:28 WIB Penenggelaman 3 Mesin ATM di Bawah Laut Tuai Kritik

Penenggelaman 3 Mesin ATM di Bawah Laut Tuai Kritik

Regional 28/02/2018, 23:21 WIB Keponakan Novanto Diduga Jadi Perantara Suap bagi Setya Novanto

Keponakan Novanto Diduga Jadi Perantara Suap bagi Setya Novanto

Nasional 28/02/2018, 23:19 WIB Seorang Buruh Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kamar Mandi Kontrakan

Seorang Buruh Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Kamar Mandi Kontrakan

Megapolitan 28/02/2018, 23:05 WIB KPK Tetapkan Keponakan Setya Novanto sebagai Tersangka Kasus E-KTP

KPK Tetapkan Keponakan Setya Novanto sebagai Tersangka Kasus E-KTP

Nasional 28/02/2018, 23:05 WIB Turki Kirim Pasukan Khusus ke Afrin untuk 'Pertempuran Baru'

Turki Kirim Pasukan Khusus ke Afrin untuk "Pertempuran Baru"

Internasional 28/02/2018, 23:03 WIB Sebarkan Hoaks dengan 9 Akun Facebook, Seorang Sopir Tembak Ditangkap

Sebarkan Hoaks dengan 9 Akun Facebook, Seorang Sopir Tembak Ditangkap

Regional 28/02/2018, 23:03 WIB Kamis Pagi, Jokowi Lantik Kepala BNN Pengganti Buwas

Kamis Pagi, Jokowi Lantik Kepala BNN Pengganti Buwas

Nasional 28/02/2018, 22:54 WIB Seorang Nene   k Dipersulit Saat Ambil Uang Kiriman, Kantor Pos Blora Minta Maaf

Seorang Nenek Dipersulit Saat Ambil Uang Kiriman, Kantor Pos Blora Minta Maaf

Regional 28/02/2018, 22:51 WIB KPK Tetapkan Made Oka Masagung sebagai Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

KPK Tetapkan Made Oka Masagung sebagai Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

Nasional 28/02/2018, 22:37 WIB Polisi Tembak Mati Begal yang Tewaskan Seorang Warga Cikarang

Polisi Tembak Mati Begal yang Tewaskan Seorang Warga Cikarang

Megapolitan 28/02/2018, 22:31 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Kepri

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »